BRR untuk ‘1001’ Macam Rehab-Rekon Aceh

“Ada apa dengan rehab-rekon Aceh?” menjadi pertanyaan menarik yang mengusik hati nurani siapa saja yang melihat adanya ‘ketidaklurusan’ dalam proses pemulihan Aceh pascabencana. Berbagai komentar (baca: gonjang-ganjing) terhadap rehab-rekon Aceh harus dimaklumi akan terus mengalir deras, baik yang bernada positif ataupun negatif. Sudah menjadi obrolan harian, proses rehab-rekon Aceh sejak ditabuh secara resmi dengan kehadiran BRR pertengahan April 2005 silam selalu diwarnai dengan  geliat ketidakberesan dan teriakan ketidakpuasan.

Pertanyaan tersebut juga tidak serta-merta hadir begitu saja. Mengikuti perkembangan terkini di berbagai wilayah, harus diakui, rehab-rekon ala BRR masih sangat jauh (baca: melenceng) dari apa yang diharapkan masyarakat dan apalagi dengan apa yang telah diamanahkam dalam blue print NAD-Nias. Tak bisa dipungkiri bahwa rehab-rehab rekon Aceh yang ‘dikomandani’ BRR tak lebih dari kerjaan tambal-sulam. Apa lacur! Harapan dan keinginan SBY semula awal bahwa rehab-rekon Aceh tidak (akan) dijalankan tambal-sulam, menjadi lip-service alias cuap-cuap belaka.

BRR yang sejatinya menjadi panutan serta sumber inspirasi dan motivasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam rehab-rekon ternyata hanya bisa menampilkan ‘kelakuan’ bermental ‘maling’ dan tak berhati nurani. Sebagai lembaga vertikal dengan mandat spesial, diakui telah mewujudkan BRR sebagai tempat yang sedemikian strategis nan manis menggoda. Begitu menggodanya, penggiat BRR akhirnya lebih terfokus pada pembangunan ‘lingkaran setan’ daripada menseriusi dan mereasilisasikan substansi cetak-biru (baca: blue-print).

BRR 1001 macam

Perubahan yang menyolok pada struktur dan sistem kerja BRR lewat regionalisasi mulanya diharap memperpendek rantai birokrasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan rehab-rekon di berbagai wilayah. Sayangnya kebijakan tersebut hingga kini tidak berbuah prestasi, malah yang mencuat akhirnya hanya sebuah kesepakatan bagi-bagi posisi. Tak salah dan tak perlu diragukan lagi bahwa BRR memang disesaki oleh mafia-mafia proyek, baik ‘bersertifikat’ lokal, nasional maupun internasional. Pantaslah sedari mula singkatan ‘BRR’ dapat dan acap diplesetkan menjadi 1001 macam kepanjangan. ‘Kebengalan’ (baca: ketidakpekaan) BRR selama ini ujungnya melahirkan tidak kurang dari 1001 macam dampak dan masalah, terutama terkait dengan kualitas, profesionalitas, mentalitas dan moralitas bagi penggiat BRR itu sendiri dan juga bagi pihak dan siapa saja yang ‘berkubang’ dalam menjalankan ‘tugas-mulia’ bertajuk rehab-rekon Aceh pascabencana.

Keadaan terus merunyam, ketika semakin jelas terlihat bahwa BRR selaku pemegang mandat ternyata tidak mampu (baca: mau) memperbaiki citra, kinerja dan perannya secara baik, jujur dan berwibawa, terutama dalam melahirkan tindakan dan kebijakan rehab-rekon yang bermanfaat dan bermartabat. Parahnya lagi, sebagian tindakan dan kebijakan yang dilahirkan BRR akhir-akhir ini cenderung untuk menutupi dan membentengi diri dari kekurangtanggapan dan ketidakcakapan yang dipertontonkannya selama ini. Walhasil, tak heran banyak pihak memandang kinerja BRR, jeblok dan bobrok.

Misalnya saja ketidakakuratan data jumlah korban tsunami – baik yang berhak mendapat bantuan rumah ataupun yang hanya berhak mendapat dana bantuan rehab rumah –  menjadi indikator yang tak terbantahkan bahwa penggiat BRR tidak memiliki keseriusan menjalankan ‘tugas-mulia’-nya. Ditambah dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa (baca: dilakukan) sejumlah oknum BRR, benar-benar menjadi penanda bahwa ‘lingkaran setan’ itu benar-benar ada.

Coba endus saja aroma ‘jual-beli’ proyek yang sangat menyengat di hampir seluruh satker BRR. Aroma tersebut merupakan hasil kolaborasi teknis antara panitia pelelangan, PPK dan pemburu proyek (baca: kontraktor ataupun konsultan). Padahal seyogianya, seluruh satker tersebut notabene adalah ujung-tombak BRR yang semestinya dapat dipercaya dan tidak bermain culas.

Ironi lainnya adalah BRR yang selama ini acap dibombardir dengan kritik pedas, ternyata tidak pernah mencapai level ‘kesadaran’ dan ‘penalaran’ yang baik untuk berbuat dan bertindak lebih profesional dan bermoral.

 

Kelemahan sekaligus ‘Peluang’ BRR

Sebagaimana yang telah disinggung didepan, ketidakmampuan BRR menginventarisir dan memvalidkan jumlah korban tsunami (baca: calon penerima manfaat) secara pasti menyebabkan kesimpangsiuran jumlah pasti penerima manfaat bantuan rumah. Berapa sebenarnya angka pasti kebutuhan rumah tidaklah jelas, padahal digit yang valid sangat penting dan menjadi dasar perencanaan dan bahan koordinasi dengan berbagai pihak. Itu baru soal jumlah, belum lagi bicara masalah mutu dan ketepatan, baik waktu dan sasarannya. Wajarlah memang ketika masih banyak pihak yang berkoar-koar – baik yang benar-benar korban ataupun mengaku-ngaku korban – belum mendapatkan bantuan rumah.

BRR sedari awal sepertinya memang mengganggap enteng inventariasi, verifikasi dan kategorisasi calon penerima manfaat (baca: korban) secara benar dan transparan. Tidak ada sebuah upaya konkrit dari BRR, misalnya dengan membuat database secara terintegrasi dan terbuka yang bisa diakses siapa saja, sehingga proses pemberian bantuan dapat baik terawasi dan berjalan adil.

Yang sudah jelas dapat ‘dibanggakan’ dari BRR hanyalah pintar dan piawai menghitung berapa anggaran yang bisa ‘diolah’ dari DIPA 2005 hingga DIPA 2009. Masalah ketidakakuratan bukanlah hambatan berarti, karena tentunya akan memperbesar ‘peluang’ dari ‘olah-mengolah’ itu sendiri.

 

Ulah BRR Tanggung Jawab Pusat

Karena BRR hakikatnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan pemulihan Aceh pascabencana, maka kelemahan, kelalaian dan kebengalan BRR secara tidak langsung juga menggambarkan ketidakseriusan SBY melakukan pembinaan terhadap orang-orang kepercayaannya.

Namun sepertinya pemerintah pusat masa-bodo dengan realita rehab-rekon Aceh, karena sangat diluar dugaan, pemerintah pusat justeru ‘bangga’ dengan apa yang telah dicapai BRR sejauh ini. Pujian bagi seorang Kuntoro sebegitu lepas terucap tanpa (harus) mempertimbangkan bahwa pujian tersebut menjadi duka baru untuk masyarakat Aceh, terutama bagi mereka yang hingga saat ini hak-haknya sebagai korban tsunami belum sepenuhnya ditunaikan oleh BRR.

Konkritnya, pemerintah pusat harus bertanggungjawab atas 1001 macam ‘kelakuan’ BRR selama ini. Kegagalan BRR adalah kegagalan pemerintah pusat, ini adalah sebuah konsekuensi logis.

 

Penutup

Kiprah dan ulah BRR dipastikan menjadi rekaman yang tak mudah terhapus begitu saja, terutama dalam ingatan orang Aceh yang hidup sezaman dengan lembaga tersebut. Menimbang begitu kontroversinya kelakuan BRR selama ini, maka bukanlah apresiasi yang berlebihan bila lembaga dibawah komando ‘Mr. Kun’ tersebut dapat dinobatkan menjadi ‘biang 1001 macam’ terkait dengan beragam keganjilan rehab-rekon Aceh.

Kembali ke awal, “Ada apa dengan rehab-rekon Aceh?” setidaknya menjadi salah satu dari 1001 macam pertanyaan yang timbul di berbagai kelas perbincangan, baik di forum-forum birokrasi, seminar-seminar sehari, bahkan hingga di meja-meja warung kopi. Tujuan dan kejaran dari pertanyaan itupun bisa dilatarbelakangi 1001 macam motif, sesuai dengan intonasi, aksentuasi dan emosi si penanya. Jawabannya juga bisa 1001 alasan, sehingga akhirnya pantas dikemas menjadi bunga-rampai 1001 macam kilahan. Itulah kondisi termutakhir rehab-rekon Aceh, dihiasi dengan 1001 macam kritik, polemik dan ‘intrik’.

Iklan

Penulis: Arifsyah M. Nasution

Objective & Progressive !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s